PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
DI INDONESIA (3)
![]() |
| Sumber : Google Image |
Sebelum mempelajari pelaksanaan Prinsip-prinsip
Demokrasi, akan lebih baik jika kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip
Demokrasi Tersebut. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus
ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Adapun
prinsip-prinsip demokrasi tersebut sebagai berikut:
1. Negara Berdasarkan Konstitusi
Negara Berdasarkan Konstitusi adalah negara yang
pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai
undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara.
Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara.
2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak
pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai
ketentuan undang-undang. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu prinsip
negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan
bagian dari pembangunan negara yang demokratis.
3. Kebebasan Untuk Mengeluarkan Pendapat
Salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan
kebebasan setiap orang untuk berserikat atau membentuk organisasi. Setiap orang
boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan.
Melalui organisasi tersebut setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus
memenuhi kewajibannya.
4. Persamaan Didepan Hukum
Negara Demokrasi harus menegakkan hukum dengan
sebenar-benarnya. Tidak boleh ada ketimpangan dalam menetapkan hukum yang
berlaku, Semua Harus berlaku adil dan hukum yang merata terhadap setiap lapisan
Masyarakat, entah itu rakyat kecil, pejabat, bahkan anggota parlemenpun jika
terbukti melakukan kesalahan harus tetap diberi hukuman yang setimpal dengan
ada yang telah dilakukan.
5. Pergantian Kekuasaan Secara Berkala
Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan untuk
membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara
berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah
dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.
Dari
beberapa prinsip diatas, kira-kira prinsip apa saja yang sudah terlaksanakan Di
negara Indonesia ini?
Beberapa
prinsip diatas mungkin sudah dapat dirasakan oleh kita sendiri. Cntoh kasus
dari pelaksanaannya dapat kita lihat seperti adanya berbagai macam partai
politik sebagai bentuk dari penyaluran aspirasi rakyat. Contoh kasus lainnya
yakni diadakannya Pemilihan Umum yang diadakan setiap lima tahun sekali sebagai
bentuk dari kedaulata berada ditangan rakyat dan Negara yang konstitusional.

Komentar
Posting Komentar